Perlu General Check-Up Untuk Pendidikan Katolik

Pencanangan tahun 2008 sebagai tahun pendidikan pada tanggal 2 Mei 2008 dalam Surat Gembala Keuskupan Surabaya sedikit banyak memberi angin segar bagi pendidikan khususnya bagi sekolah-sekolah minus. Bagaimana tidak? Gerakan bersama umat ini menjadi aksi solidaritas untuk menyelamatkan pendidikan katolik. Majelis Pendidikan Katolik (MPK) sebagai sebuah forum yayasan-yayasan pendidikan Katolik mempunyai kesan istimewa menanggapi Surat Gembala ini. Harmoni menjumpai Romo Paulus Dwintarto CM, Ketua MPK, di kediamannya di komplek Panti Asuhan Don Bosco Tidar untuk bercerita tentang pendidikan Katolik.

Apakah sebenarnya MPK itu?
MPK adalah sebuah forum. Majelis ini bukanlah sebuah organisasi yang membawahi melainkan perkumpulan yayasan katolik yang menangani pendidikan katolik di semua tingkatan. Dari TK hingga SMA. Di Keuskupan Surabaya, ada 18 yayasan pendidikan (milik keuskupan, milik tarekat, dan milik awam) yang tergabung dalam MPK. MPK berkumpul bersama secara rutin 3-4 bulan sekali untuk membuat program yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Pengurus MPK dipilih di antara para anggota (wakil yayasan) dan sifatnya adalah koordinasi. Bukan struktur komando.

Bagaimana MPK dapat terbentuk dan bagaimana kedudukannya dengan komisi-komisi yang lain?
Tahun 1974 Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) dibentuk oleh Majelis Para Uskup Indonesia. Dari situ mulai dibentuk Majelis Pendikan Katolik (MPK) di masing-masing Keuskupan. MPK terbentuk karena adanya kebutuhan untuk berkembang dan untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan bersama di antara yayasan. Kedudukan MPK berbeda dengan komisi-komisi yang lain karena sifatnya yang koordinatif.

Bagaimana kedudukan MPK terhadap Komdik (Komisi Pendidikan)?
Kedudukan MPK dan KOMDIK saat ini sedang direposisi, masih akan dilihat lagi kedudukannya akan seperti apa. Strukturnya sementara ini mengikuti Struktur KOMDIK KWI.

Apa tidak ada tumpang tindih antara area kerja MPK dan Komdik?
Komdik sedikit kesulitan dalam area kerjanya karena untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah semua sudah dibicarakan di MPK sedangkan untuk perguruan tinggi juga sudah ada APTIK (Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik). Komdik saat ini masih mencari bentuk karena MPK sudah mandiri dan sudah mampu mengkoordinir diri sendiri.

Apa saja kegiatan MPK dan darimana kegiatan tersebut muncul?
Kegiatan MPK bermacam-macam, sesuai kebutuhan anggotanya. Anggota akan diberi edaran untuk mendata kegiatan apa yang dibutuhkan dan ingin dibuat. Edaran ini kemudian dikompilasi dan dibuat skala prioritas untuk menentukan program apa yang akan dilakukan selama satu tahun. Bila ada kegiatan yang ingin dilakukan, anggota akan urunan sesuai jumlah dan kemampuannya. Apabila ada yayasan yang tidak mampu untuk membayar maka akan disubsidi oleh yayasan yang lain. Pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan adalah kebutuhan bersama, daripada kegiatan dilakukan sendiri-sendiri lebih baik jika dikerjakan bersama-sama.

Terkait dengan diadakannya tahun pendidikan di Keuskupan Surabaya melalui Surat Gembala, apakah MPK juga turut andil dalam lahirnya surat gembala tersebut?
Kemunculan surat itu lebih terkait dengan yayasan-yayasan milik keuskupan, yaitu Yayasan Yohanes Gabriel (YG). Yayasan YG tersebut adalah salah satu anggota MPK. Akan tetapi, Yayasan YG tersebut adalah yayasan yang paling besar, yang paling banyak sekolahnya (150 sekolah), paling banyak jumlah muridnya, paling banyak jumlah gurunya dan paling miskin/minus. Yayasan YG milik keuskupan ini merupakan sekolah misi bagi gereja karena jumlahnya yang banyak, kehadirannya di hampir semua kota, dan perannya dalam mengembangkan gereja di Jawa Timur. Yayasan YG perlu diperhatikan karena mutunya menurun akibat tidak adanya biaya. Gerakan ini merupakan skala prioritas, yayasan YG harus didahulukan karena paling parah. Pada dasarnya, MPK mendukung saja.

Apakah kemunculan surat gembala ini merupakan inisiatif keuskupan murni dan bukan dari MPK?
Ya, muncul dari Keuskupan, yang prihatin dengan kondisi sekolah-sekolah di bawah Yayasan Keuskupan (Yohanes Gabriel). MPK sendiri memiliki program solidaritas antar Yayasan. Tentu jumlahnya tidak besar, sementara kebutuhan Yayasan Yohanes Gabriel amat besar. Bila ini menjadi gerakan Keuskupan maka akan menjadi gerakan besar karena juga melibatkan umat. Di MPK sendiri belum ada pembicaraan khusus untuk menanggapi Surat Gembala ini.

Romo yang hobi membaca, olahraga dan makan bakso ini ditahbiskan lima tahun lalu. Dia menggantikan Romo Karolus Jande, Pr sebagai ketua MPK sejak November 2007 setelah sebelumnya menggantikan Romo Tetra sebagai wakil MPK dan sekretaris Yayasan Lazaris. “Sebenarnya masih banyak orang yang berkompeten, tapi karena saya ada sejak awal, maka saya yang harus memangku jabatan ini. Seorang imam harus selalu siap, kapanpun dan dimanapun ditugaskan,” ujar romo kelahiran Jombang ini merendah.

Melihat kondisi saat ini, kenapa pendidikan Katolik kualitasnya menurun?
Secara Intern, karena ada penurunan kualitas dari SDM, pengurus yayasan, guru, siswa, kurikulum, sarana-prasarana-manajemen, dan dana.
Saat ini susah cari guru dan kepala sekolah yang bermutu serta pengurus yayasan yang profesional. Dulu, pengurus yayasannya merangkap sebagai romo paroki sehingga tidak ideal karena lebih memperhatikan paroki. Sebetulnya tidak masalah dirangkap, asalkan pastor parokinya berkompeten.
Secara ekstern, terjadi perubahan dunia dan mentalitas manusia yang cepat. Sekolah gagap mengantisipasi. Lalu pemerintah yang terlalu dominan mencampuri proses pendidikan di sekolah (misal kasus UNAS, Kurikulum, dll). Hal ini biasa kita sebut politisasi pendidikan. Juga, munculnya sekolah baru yang berorientasi bisnis dengan dukungan dana melimpah dan manajemen modern. Ditambah munculnya sekolah-sekolah negeri yang semakin bertambah dan mutunya juga meningkat.
Dana sekolah Katolik seringkali masih tergantung dari SPP sehingga bila ingin menaikkan gaji guru maka SPP juga naik. SPP semakin naik maka semakin tak terjangkau. Sedangkan sekolah negeri dana disubsidi pemerintah sehingga lebih murah.
Semua seperti “lingkaran setan”. Bila siswa yang masuk sedikit, gaji guru rendah. Bila gaji guru rendah maka tidak ada guru yang mengajar. Bila tidak bisa beli sarana maka pembelajaran tidak menarik. Ujung-ujungnya mutu ikut menurun karena siswa yang masuk juga dari siswa yang tidak diterima di sekolah lain.

Pembenahan apa yang dapat dilakukan terhadap pendidikan sehingga “lingkaran setan” itu dapat diputuskan?
Pertama, persoalan ini sama seperti menghadapi orang sakit. Maka, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan general check up dan diagnosa untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh. Kita potret dahulu “sakitnya” sekolah itu apa saja karena sifatnya sangat kasuistik. Kita perlu mengetahui sumbernya apa dulu. Kemudian, baru dilihat lagi dari sumber ini “sakitnya” merembet kemana? Persoalan yang dihadapi masing-masing sekolah berbeda. General check-up harus dilakukan oleh masing-masing yayasan dan tidak dapat digeneralisir.
Kedua, perlu dicari juga sumber dana lain di luar SPP sehingga kebutuhan lain dapat dipenuhi tanpa menaikkan SPP.
Ketiga, melakukan gerakan orang tua asuh. Misalnya, ada yang mau sekolah dengan biaya SPP Rp. 250.000 tetapi hanya mampu membayar Rp. 50.000 saja, maka carilah teman yang mau membantu untuk membayar sisanya sehingga dana yang masuk ke sekolah tetap Rp. 250.000. Kelemahan umat saat ini adalah kurangnya rasa memiliki (sense of belonging – Red) terhadap sekolah Katolik. Bila kesadaran itu muncul maka akan banyak muncul gerakan orang tua asuh dan sekolah Katolik dapat terus survive.

Reza Kartika